HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Articles in Category: Berita

Kedudukan Penasehat Hukum sesuai UU nomor 8 Tahun 1981 dan UU nomor 16 Tahun 2011

on Sabtu, 07 April 2018. Posted in Berita

Probono dan Bantuan Hukum Secara Litigasi

Kedudukan Penasehat Hukum sesuai UU nomor 8 Tahun 1981 dan UU nomor 16 Tahun 2011

sesuai UU no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut.

1.Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 

2.Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. 

Berdasarkan kepada peraturan tersebut di atas, pengacara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (tanpa mendapat upah atas jasa yang diberikan, baik oleh penerima jasa maupun negara). 

Sesuai Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, pasal 5  ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut,

1.Pemberian Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha Negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi

2.Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi sebagai berikut,

1.Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.

2.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :

a.Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan 

b.Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum

3.Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus melampirkan:

a.Surat keterangan miskin dari lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan

b.Dokumen yang berkenaan dengan perkara 

Pasal 13 ayat 1 berbunyi sebagai berikutl

1.Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum .

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut,

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan cara:

a.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan , dan penuntutan.

b.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau 

c.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 18 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut,

1.Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.

2.Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendanaan dapat berasal dari:

a.Hibah atau sumbangan; dan/atau

b.Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut,

1.Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

2.Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tahapan penangan perkara dalam:

a.Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

b.Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

c.Kasus tata usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Berdasarkan kepada peraturan pemerintah RI Nomor 42 tahun 2013 di atas, pengacara yang memberikan bantuan hukum secara litigasi,  pembayaran jasanya dibebankan pada APBN sesuai pasal 18 ayat 1 “sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN,”  dan ayat 2 “ selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendanaan dapat berasal dair a. hibah atau sumbangan; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat”. 

Namun pemberian bantuan hukum ini TIDAK  MENGHAPUSKAN KEWAJIBAN ADVOKAT TERSEBUT UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA sesuai pada pasal 14 “pemberian bantuan hukum oleh advokat, tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan. 

 

Berdasarkan kedua peraturan yang telah diuraikan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1.Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum melalui PP no. 42 tahun 2013 TIDAK  MENGHAPUSKAN KEWAJIBAN ADVOKAT TERSEBUT UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (UU no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 56 ayat 1 dan 2).

2.Jasa pengacara yang telah ditunjuk sesuai UU no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 56 ayat 1 dan 2 tidak dibayarkan jasanya/Cuma-Cuma/pro bono (tidak biayai oleh Negara).

3.Masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum secara litigasi sejak penyidikan di kepolisian, sampai pada proses persidangan.

4.Jasa pendampingan penasehat hukum yang dimaksud pada UU no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 56 ayat 1 dan 2 adalah apabila pada saat proses persidangan, masyarakat tidak mampu tidak didampingi oleh penasehat hukum.

5.Jasa pendampingan penasehat hukum bagi masyarakat tidak mampu yang telah mendapat pendampingan sejak penyidikan sampai pada persidangan, sesuai PP Nomor 42 Tahun 2013, dibiayai oleh Negara melalui Pos Bantuan Hukum secara litigasi yang pembebanan biayanya dibebankan ke DIPA Kementerian Hukum dan HAM RI.

6.Untuk bantuan hukum secara litigasi sesuai PP No. 42 tahun 2013, diberikan kepada masyarakat tidak mampu TANPA MEMBATASI hanya kepada masyarakat tidak mampu yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih saja, melainkan semua masyarakat tidak mampu yang mengharapkan mendapat pendampingan penasehat hukum. 

Dokumen sumber

UU NO. 8 TAHUN 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU NO. 16 TAHUN 2011 Tentang Bantuan Hukum

PP NO. 42 TAHUN 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum

 

 

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TIPIKOR TAHUN 2018

on Selasa, 27 Maret 2018. Posted in Berita

PENGUMUMAN

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TIPIKOR TAHUN 2018

 

Sesuai surat panitia daerah sulawesi utara seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi tahun 2018 nomor W19.U/22/KP04.6/SK/III/2018 tanggal 9 maret 2018 perihal pengumuman penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X, bersama ini disampaikan.

Panitia Selesi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratana sebagai berikut:

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum (antara lain: Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
  5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
  9. Jujur, adil, cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
  10. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
  11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
  12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
  13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi;
  14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilaii yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

  1. Surat Lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
  2. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
  3. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
  4. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
  5. Surat keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
  6. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian;
  7. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai pokitik di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
  8. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
  9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
  10. Surat izin tertulis dari atasan langsung/ atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
  12. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
  13. Fotokopi KTP;
  14. FOtokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
  15. Daftar Riwayat Hidup lengkap / riwayat pekerjaan lengkap selam 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
  16. bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis/ pada saat ujian lisan.

Catatan:

  1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap sebelumnya tetap melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (lampiran angka 1 s/d 16)
  2. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup warna cokelat polos diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada ampolop surat. Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : Kode PN, Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PT. Lamaran sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 5 April 2018.
  3. Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan pada website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id, www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, www.bawas.mahkamahagung.go.id, www.badilum.info, www.badilag.net, dan www ditjenmiltun.com, setelah tanggal 20 April 2018.
  4. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara , tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.
  5. Dalam ujian seleksi tertulis tidak diperkenankan membuka buku.

 Panitia Daerah Sulawesi Utara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018.

        TTD