Pengumuman - Survei Penilaian Integritas

on Minggu, 02 Jun 2024. Posted in Berita 2

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI TAHUNA

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadilan Negeri Tahuna sebagai satuan kerja dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan kepada Bapak dan Ibu masyarakat pengguna layanan Pengadilan untuk berkenan menjadi bagian yang mendukung kegiatan Penilaian Integritas ini untuk menjadi responden dan mengisi tautan bit.ly/DAFTARSPI24 atau scan QRCode di atas.

Pengadilan Negeri Tahuna berterimakasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu semua dalam membantu mewujudkan pelayanan pengadilan yang bersih dan berintegritas.

Pengumuman Pemenang Lembaga Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) PN Tahuna TA. 2024

on Kamis, 28 Desember 2023. Posted in Berita 2

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan langsung Layanan Pos Bantuan Hukum No. 76/Pan.Sel.W19-U3/PL.05/XII/2023 pada kantor Pengadilan Negeri Tahuna. Pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 dengan ini yang paling memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah :

 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM

BINTANG KEADILAN KARTIKA

 

Tanpa mengurangi rasa hormat kami panitia seleksi mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah ikut berpartisipasi.

Seleksi Posbakum PN Tahuna Tahun Anggaran 2024

on Senin, 11 Desember 2023. Posted in Berita 2

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna No. 11/KPN.W19-U3/SK.HK1.2.5/X1/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2024 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tahuna Kelas I Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.03.2.09934112024 tanggal 1 Desember 2023, akan melaksanakan Pemilihan Penyedia Kegiatan Pekerjaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan keterangan sebagai berikut :

 

 

Pengumuman Pemenang Lembaga Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) PN Tahuna TA. 2023

on Selasa, 20 Desember 2022. Posted in Berita 2

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan langsung Layanan Pos Bantuan Hukum No. W19-U3/55/PL.08/12/2022 pada kantor Pengadilan Negeri Tahuna. Pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 dengan ini yang paling memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah :

 

POSBAKUMADIN

 

Tanpa mengurangi rasa hormat kami panitia seleksi mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah ikut berpartisipasi.

Seleksi Posbakum PN Tahuna Tahun Anggaran 2023

on Rabu, 07 Desember 2022. Posted in Berita 2

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna No. W19-U3/140/OT.0/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Selekesi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2023 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tahuna Kelas II Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DiPA-005.03.2.099341/2023 tanggal 30 November 2022, akan melaksanakan Pemilihan Penyedia Kegiatan Pekerjaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Seleksi Posbakum PN Tahuna Tahun Anggaran 2022

on Senin, 13 Desember 2021. Posted in Berita 2

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna No. W19-U3/113/OT.00/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang pengumuman seleksi dan pendaftaran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Tahuna, maka Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) akan melaksanakan penyeleksian Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Tahuna Tahun Anggaran 2022.

Daftar Nama Peserta Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021

on Minggu, 14 November 2021. Posted in Berita 2

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 1440/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun 2021, dengan ini disampaikan hasil SKD CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021.

Selengkapnya >>

 

Menyusul pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi Nomor 15/Pansel-CPNS/MA/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pelaksanaan seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021

Selengkapnya >>

YM. Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terpilih periode 2020 – 2025

on Senin, 06 April 2020. Posted in Berita

Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI 2020

YM. Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH  ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terpilih periode 2020 – 2025

Acara Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI dengan agenda tunggal Pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI (6/4), Dilaksanakan di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H. Gedung Mahkamah Agung, berjalan dengan dengan hikmat. Di awali dengan pembawaan doa, kemudian dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH. Pada sambutannya, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH menyampaikan bahwa pemilihan Ketua Mahkamah Agung Saat ini dilaksanakan berbeda dengan pemilihan sebelumnya, mempertimbangkan faktor keselamatan, keamanan dan kesehatan yang mungkin ditimbulkan karena merebaknya covid 19. Sesuai protokol kesehatan pemerintah Republik Indonesia dalam mengantisipasi penyebaran covid 19, dimana yang hadir adalah yang memiliki hak suara dan panitia yang disiarkan secara live streaming.  Jarak kursi 1 meter lebih, penggunaan masker dan sarung tangan tidak mengurangi keabsahan pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini. Disampaikan juga oleh YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, secara normatif beliau akan memasuki usia pensiun pada tanggal 7 april 2020 namun secara administratif akan menanggalkan jabatan Ketua Mahkamah Agung terhitung tanggal 1 Mei 2020, proses pemilihan ini tetap harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kekosongan pucuk pimpinan Mahkamah Agung RI.

YM. Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH berharap, para Hakim Agung yang memiliki hak suara, dapat memilih Ketua Mahkamah Agung RI tanpa terpengaruh interfensi apapun kecuali interfensi hati nuraninya sendiri. Dan pemilihan ini dapat melahirkan pimpinan Mahkamah Agung yang dapat menjaga harkat, martabat dan marwah Mahkamah Agung.

Kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Proses pemilihan dilaksanakan secara 2 putaran, dimana pada putaran pertama, berdasarkan hasil perhitungan kartu suara, tidak ada Calon Ketua mahkamah Agung yang memperoleh suara 50% + 1 suara untuk ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung Terpilih. Sehingga dilanjutkan dengan menunjuk 2 calon yang memperoleh suara terbanyak untuk di pilih pada putaran kedua. Kedua Calon Ketua Mahkamah Agung yang masuk pada putaran kedua adalah YM. Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH (22 Suara) sebagai calon nomor 1 dan YM Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH .,MH (14 suara) sebagai calon nomor 2.

Hasil Pemilihan Putaran Pertama

Hasil Pemilihan Putaran Kedua

Dan hasil pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI adalah YM. Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH dengan perolehan suara sebanyak 32 suara, ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terpilih periode 2020 – 2025.

Penerimaan CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2019

on Rabu, 13 November 2019. Posted in Berita 2

MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2019

Penerimaan CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2019

Jakarta—Humas Mahkamah Agung RI: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang.

Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 formasi. Berdasarkan rilis pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, alokasi 2.104 formasi tersebut akan dibagi menjadi empat kualifikasi formasi, yakni sebanyak 210 dialokasikan untuk pelamar kategori Cumlaude. “(Mereka ini adalah) lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Terakreditasi A/Unggul serta Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan,” jelas A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung yang sekaligus bertindak selaku Ketua Panita Seleksi.

Selain itu, sebanyak 43 lowongan akan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, yakni pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tugkai). Sebanyak 10 lowongan diperuntukkan bagi putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua.

Sementara sisanya sebanyak 1.841 lowongan akan diperuntukkan bagi kualifikasi formasi umum, yakni pelamar perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman yang dirilis tanggal 11 November tersebut.

Diperuntukkan bagi 14 Formasi Jabatan

Masih menurut pengumuman yang dilansir situs resmi Mahkamah Agung, keseluruhan formasi tersebut akan didistribusikan ke dalam 14 formasi jabatan, masing-masing ahli pertama—analis kepegawaian, ahli pertama—arsiparis, ahli pertama—auditor, ahli pertama—pranata computer, analis perkara peradilan, analis sumber daya manusia aparatur, analis data penilaian pendidikan, verifikator keuangan, pemelihara sarana dan prasarana, pengadministrasi registrasi perkara, pengelola barang milik negara, pengelola sistem dan jaringan, pelaksana/terampil—arsiparis dan pelaksana/terampil—pranata komputer.

Dari 14 formasi tersebut, alokasi terbanyak dibuka untuk ahli pertama—pranata computer sebanyak 497 formasi, disusul dua formasi terkait perkara, masing-masing pengadministrasi registrasi perkara sebanyak 431 formasi dan analis perkara peradilan sebanyak 355 formasi. Alokasi berikutnya pelaksana/terampil—arsiparis sebanyak 341 formasi dan pengelola sistem dan jaringan sebanyak 155 formasi. Sisanya terdistribusi ke dalam 9 formasi jabatan lainnya.

Penyandang disabilitas dapat melamar untuk formasi-formasi seperti ahli pertama—pranata komputer, pengadministrasi registrasi perkara dan pelaksana/terampil –pranata komputer. Sementara itu, sebanyak 3 formasi dari pelamar cumlaude dialokasikan untuk jabatan ahli pertama—arsiparis.

Seperti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun sebelumnya, pendaftaran akan dilakukan secara online melalui portal pendaftaran cpns Badan Kepegawaian Negara. Pendaftaran secara online ini akan dilaksanakan sejak tanggal 14 November dan akan berakhir tanggal 18 November mendatang.

Pelaksanaan ujian yang terdiri seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem computer (Computer Asssted Test—CAT).

Nantinya, hasil seleksi CPNS ini diharapkan akan menambah jumlah sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya yang hingga kini tercatat berjumlah 31.025 orang dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. (Humas Mahkamah Agung RI/Mohammad Noor)