Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badilum Hasanudin, S.H., M.H. memimpin uji coba Badilum Computer Assisted Test (B-CAT) , sebuah planform ujian digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Uji coba ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17[…]
Mahkamah Agung berupaya meningkatkan profesionalisme tenaga kepaniteraan, sebagai pegawai yang bertugas dalam penanganan perkara di pengadilan. Untuk meningkatkan profesionalisme para panitera, panitera pengganti dan juru sita, maka saat ini sedang dilakukan Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung[…]
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menggelar halalbihalal dan silaturahmi dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, yang diikuti seluruh pejabat dan pegawai, bertempat di Ruang Galeri Ditjen Badilum pada hari Rabu, 15 April 2026. Kegiatan halalbihalal dan silaturahmi[…]
Para pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerima sosialisasi tentang hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dari Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau biasa disingkat menjadi Perumnas. Kegiatan ini digelar di Command Center DItjen Badilum pada Selasa, 14 April 2026. Kepala[…]
Mahkamah Agung RI berupaya meningkatkan pembinaan para pejabat kepaniteraan di pengadilan, salah satunya dengan menyempurnakan pola promosi dan mutasi panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Diskusi ini digelar pada hari Senin, 13 April 2026. Diskusi membahas penyempurnaan pola mutasi kepaniteraan[…]
sesuai UU no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut.
1.Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2.Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
