• :
  • :

Articles in Category: Berita 2

Penerimaan CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2019

on Rabu, 13 November 2019. Posted in Berita 2

MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2019

Penerimaan CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2019

Jakarta—Humas Mahkamah Agung RI: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang.

Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 formasi. Berdasarkan rilis pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, alokasi 2.104 formasi tersebut akan dibagi menjadi empat kualifikasi formasi, yakni sebanyak 210 dialokasikan untuk pelamar kategori Cumlaude. “(Mereka ini adalah) lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Terakreditasi A/Unggul serta Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan,” jelas A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung yang sekaligus bertindak selaku Ketua Panita Seleksi.

Selain itu, sebanyak 43 lowongan akan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, yakni pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tugkai). Sebanyak 10 lowongan diperuntukkan bagi putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua.

Sementara sisanya sebanyak 1.841 lowongan akan diperuntukkan bagi kualifikasi formasi umum, yakni pelamar perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman yang dirilis tanggal 11 November tersebut.

Diperuntukkan bagi 14 Formasi Jabatan

Masih menurut pengumuman yang dilansir situs resmi Mahkamah Agung, keseluruhan formasi tersebut akan didistribusikan ke dalam 14 formasi jabatan, masing-masing ahli pertama—analis kepegawaian, ahli pertama—arsiparis, ahli pertama—auditor, ahli pertama—pranata computer, analis perkara peradilan, analis sumber daya manusia aparatur, analis data penilaian pendidikan, verifikator keuangan, pemelihara sarana dan prasarana, pengadministrasi registrasi perkara, pengelola barang milik negara, pengelola sistem dan jaringan, pelaksana/terampil—arsiparis dan pelaksana/terampil—pranata komputer.

Dari 14 formasi tersebut, alokasi terbanyak dibuka untuk ahli pertama—pranata computer sebanyak 497 formasi, disusul dua formasi terkait perkara, masing-masing pengadministrasi registrasi perkara sebanyak 431 formasi dan analis perkara peradilan sebanyak 355 formasi. Alokasi berikutnya pelaksana/terampil—arsiparis sebanyak 341 formasi dan pengelola sistem dan jaringan sebanyak 155 formasi. Sisanya terdistribusi ke dalam 9 formasi jabatan lainnya.

Penyandang disabilitas dapat melamar untuk formasi-formasi seperti ahli pertama—pranata komputer, pengadministrasi registrasi perkara dan pelaksana/terampil –pranata komputer. Sementara itu, sebanyak 3 formasi dari pelamar cumlaude dialokasikan untuk jabatan ahli pertama—arsiparis.

Seperti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun sebelumnya, pendaftaran akan dilakukan secara online melalui portal pendaftaran cpns Badan Kepegawaian Negara. Pendaftaran secara online ini akan dilaksanakan sejak tanggal 14 November dan akan berakhir tanggal 18 November mendatang.

Pelaksanaan ujian yang terdiri seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem computer (Computer Asssted Test—CAT).

Nantinya, hasil seleksi CPNS ini diharapkan akan menambah jumlah sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya yang hingga kini tercatat berjumlah 31.025 orang dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. (Humas Mahkamah Agung RI/Mohammad Noor)

 

AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI TAHUNA

on Jumat, 11 Oktober 2019. Posted in Berita 2

SK KETUA PENGADILAN NEGERI TAHUNA

AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI TAHUNA

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 17 Tahun 2019, dengan ini Ketua Pengadilan Negeri Tahuna mengeluarkan keputusan tentang Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi dengan surat keputusan no.W19-U3/72/KP.03/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.Yang akan dibacakan  oleh petugas pengadilan Melalui mokrofon setiap 2 jam sekali dan pada saat sidang akan dimulai.

HIMBAUAN PEMBUATAN AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI

on Jumat, 11 Oktober 2019. Posted in Berita 2

HIMBAUAN PEMBUATAN AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI

Jakarta- Humas MA: Sesuai       dengan       Keputusan         Ketua        Mahkamah         Agung        Nomor
58/KMA/SK/III/2019    tentang   Pedoman  Pembangunan    Zona   Integritas    Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi   (WBK)   dan  Wilayah  Birokrasi   Bersih  dan  Melayani (WBBM)  Pada Mahkamah Agung  dan Badan  Peradilan Di Bawahnya,  khususnya pada area Penguatan Pengawasan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan  jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah  peringatan  tentang  anti  gratifikasi  (objek  pendengar utama  yaitu  seluruh masyarakat) yang diperdengarkan  setiap  akan dimulainya persidangan, serta  sebuah  himbauan  tentang  penolakan  gratifikasi   (objek   pendengar  seluruh aparatur pengadilan)  yang diperdengarkan beberapa kali  dalam sehari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas Mahkamah Agung)

Sumber berita www.mahkamahagung.go.id

 

Download SEMA No. 17 Tahun 2019

Pelayanan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tahuna berbasis Teknologi Informasi

on Minggu, 29 September 2019. Posted in Berita 2, Pengumuman

Aplikasi System Pelayanan Bantuan Hukum (non Litigasi)

Pelayanan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tahuna berbasis Teknologi Informasi

 

Sistem Layanan Bantuan Hukum (non Litigasi) Elektronik

 

 

Elektronic (Non-Litigation) Legal Aid Service System

 

Pengadilan Negeri Tahuna

 

 

A.   Gambaran Umum

Guna menunjang pengembangan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, saat ini kita telah mengenal beberapa Layanan elektronik yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung seperti :

 1.    SIPP/  Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

 2.    Direktori putusan Mahkamah Agung.

 3.    Siwas/ Sistem Informasi Pengawasan.

 4.    e-court yang terdiri dari e-filling (pendaftaran secara elektronik), e-payment (pembayaran secara elektronik), e-summons (pemanggilan secara elektronik) dan e-litigation (persidangan secara elektronik).

 5.    eraterang / Elektronik Surat Keterangan untuk pengurusan surat keterangan secara elektronik.

 6.    Pengelolaan surat masuk keluar secara elektronik di aplikasi PTSP.

 7.    dll,-

 

 

Elektronik Surat Keterangan (eraterang)

on Jumat, 13 September 2019. Posted in Berita 2

Era Baru Surat Keterangan

Elektronik Surat Keterangan (eraterang)

Tujuan aplikasi Surat Keterangan Elektronik adalah:

1. Mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan.

2. Bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satker.

Masuk ke eraterang Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Klik disini)